Sabtu, 31 Oktober 2015

#SatNitePost: PLN akan Terus Tumbuh (bagian 1)

Di usia ke 70, masih banyak yang harus menjadi pekerjaan rumah sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam hal ini khususnya PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab untuk ketersdiaanya listrik dan suplainya ke penjuru nusantara. Tanggal 27 Oktober yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional setiap tahunnya, diharapkan menjadi semangat dalam upaya peningkatan kualitas ketenagalistrikan di Indonesia.

Masyarakat tidak akan pernah tahu atau ingin tahu PT PLN (Persero) berada di posisi berapa peringkat perusahaan terbaik di dunia. Konsumen juga tidak butuh tahu, apakah listrik di Indonesia sudah lebih baik dari Singapura, Jepang dan Amerika atau belum. Hal yang menjadi keinginan pelanggan ialah:
1. Listrik harus hidup terus. 
2. Kalau pun terpaksa mati, harus segera hidup lagi. 

Dengan tuntutan yang 'gampang-gampang susah' tersebut, PT PLN (Persero) dengan dengan talenta terbaiknya, tentu akan berusaha terus tumbuh dan berkembang.

Adapun topik panas seputar ketenagalistrikan di Indonesia beberapa akan saya bahas di bawah. Sebagai wujud dari langkah-langkah PT PLN (Persero) dalam upaya untuk 'Bersama Menerangi Nusantara'.

1. Proyek 35 Megawatt
Program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya memperbaiki pasokan listrik di Indonesia tentu menuai pro dan kontra. Terutama tentang pemelihan investor dan angka yang dianggap tidak realistis di lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Karena melihat bagaimana program serupa yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya, berbilang tidak berhasil.

Tetapi pemerintah punya keteguhan yang baik, sehingga program ini tidak bisa diganggu gugat. Pertumbuhan penjualan listrik PT PLN (Persero) yang mencapai 1,93% sampai september 2015, meski perekonomian Indonesia sedang lesu. Pertumbuhan permintaan pasokan listrik yang diprediksi akan terus bertambah, harus dibarengi dengan penambahan sumber energi listrik, jika Indonesia tidak ingin terus-terusan gelap karena devisit listrik.

Bukan saatnya lagi harus berdebat kusir tentang angka yang dianggap tidak realistis. Hal-hal semacam itu, hanya akan membuat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah semakin molor dan lama dirasakan hasilnya. Sudah waktunya realisasi! Demi perbaikan infrasuktur yang menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi-JK dalam mendongkrak nilai pertumbuhan ekonomi.


Hanya saja, memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu dari segini pemilihan investor, ketersediaan lahan dan 'jatah' PT PLN (Persero) dalam megaproyek tersebut.

Transparansi pemerintah dalam memilih investor tentu harus diutamakan. Demi memperbaiki kepercayaan masyarakat dan menjauhkan proyek yang diperuntukkan kepada rakyat dari kepentingan-kepentingan individu para pejabat.
35.000 Megawatt bukan angka yang sedikit. Ketersediaan lahan menjadi hal yang penting. Tidak hanya lahan pembangunan pembangkit listrik, tetapi lahan untuk perlintasan transmisi perlu dijamin.
Masyarakat tentu tau bagaimana 'riweuhnya' polemik pembebasan lahan untuk proyek negara. Birokrasi berbelit-belit, pemerintah daerah yang tidak dapat 'jatah', preman-preman bayaran dan lain sebagainya menjadi masalah yang tidak ada habisnya. Membangun kerjasama yang sinergis antar pemerintah dari semua tingkat, diharapkan akan menuntaskan masalah ini. Pemerintah daerah seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan pemliki lahan, bukan malah menjadi batu sandungan karena sulit dimintai tanda tangan.

Masyarakat yang kehilangan lahan produkti seperti sawah, tambak ikan dan lain sebagainya, pemerintah dan perusahan harus bertanggung jawab tidak hanya dengan uang ganti rugi atas penggusuran. Tetapi juga menjadi lapangan pekerjaan mereka kelak. Entah dijadikan pekerja di proyek yang sedang dibangun, atau bahkan menjadikan putra/i daerahnya menjadi pegawai di perusahaan yang bersangkutan. Sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Meski hanya mendapat sekitar 28% dari megaproyek listrik atau sekita 10.000 Megawatt, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara perlu diberikan perhatian lebih dalam hal penemparan posisi pembangkit listrik yang strategis. Baik dari segi kondisi lahan dan infrastruktur maupun ketersedian bahan bakarnya pun harus terjamin. Karena terkadang perusahaan pengadaan energi untuk bahan bakar pembangkit listrik, lebih suka berbisnis dengan swasta ketimbang dengan bumn. Hal yang dikhawatirkan ialah, ketika pembangkit milik PLN tidak mendapat suplai bahan bakar dan terpaksa tidak memproduksi listrik, PLN tidak mendapat pemasukan dalam beberapa waktu. Sedangkan pembangkit milik swasta yang tetap berjalan, terus dibeli listriknya oleh PLN. Hal semacam ini hanya akan terus membuat ketidakstabilan neraca penjualan dan pembelian PLN. Sehingga akan terus menumpuk kerugian. Lalu yang paling berbahaya adalah, monopoli sektor ketenagalistrikan di Indonesia oleh swasta atau asing.

--Bersambung ke Bagian 2-- 

Sumber gambar terkait: http://listrik.org/img/pln-indonesia.jpg


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tak "nyasar", maka tak kenal. Ayo tinggalkan kesan!