Rabu, 15 Juni 2016

#CAPER: KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

'Safety First' dan 'Zero Accident', sejatinya menjadi slogan yang selalu tanamkan dalam budaya kerja di Indonesia. Khusnya pada bidang yang mengandung tingkat resiko bahaya atau kecelakaan kerja tinggi, tidak terkecuali PT PLN (Persero). Bagaimana tidak, bos setrum milik Indonesia ini tentu memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Karena berurusan dengan hal tak kasat mata tapi begitu mematikan.

Maka daripada itu, pemerintah dan internal PT PLN (Persero) mengatur kewajiban tiap-tiap insan ketenagalistrik di PLN, untuk betul-betul memperhatikan keselamatan baik bagi pegawai, maupun peralatan. Sehingga hal tersebut diatur pada beberapa undang-undang dan landasan hukum lainnya sebagai berikut:
ü UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
ü UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
ü Kep. Direksi No. 090.K/DIR/2005 tetang Pedoman Keselamatan Instalasi.
ü Kep. Direksi No. 091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum.

Merupakan dua hal yang terkait satu sama lain dalam hal keselamatan selama bekerja ialah K2 dan K3.

Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) ialah segala upaya pengamanan instalasi dan pemanfaatannya, agar tercipta kondisi yang andal, aman dan akrab terhadap lingkungan. Jika K2 lebih dititikberatkan pada keselamatan instalasi atau peralatan, berbeda dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berupakan upaya memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan yang dialami pekerja, baik saat terjadi kecelakaan, pemulihan dan penyakit di masa tua yang diakibatkan oleh pola kerja.

Adapun 4 Pilar K2/K3 yang harus diperhatikan dalam setiap pekerjaan adalah sebagai berikut:

Keselamatan Kerja yang terkait pada proses pekerja.
Keselamatan Umum untuk memperhatikan masyarakat umum dilingkungan pekerjaan.
Keselamatan Lingkungan ialah pengendalian dampak pekerjaan terhadap alam sekitar.
Keselamatan Instalasi dari segi komersil untuk menjadi peralatan tetap beroperasi tanpa memakan banyak perbaikan atau bahkan penggantian alat akibat pekerjaan.

Selain itu, dalam melaksanakan pekerjaan, pelaku kerja tentu harus menganalisa potensi-potensi kecelakaan yang ada di lokasi bekerjanya, baik dari segi pembangkitan, transmisi dan pendistribusian tenaga listrik. Beberapa potensi sumber bahaya yang sering terjadi ialah sebagai berikut:

MODERNISASI
Keadaan dimana pekerja belum terbiasa dengan alat-alat yang sifatnya baru atau lebih mutakhir. Sehingga ketidaktahuan yang dialami dapat berakibat fatal dalam pengoperasian peralatan.

MEKANISASI
Ialah potensi bahaya yang bersifat mekanik. Contohnya ketika pekerja melakukan pengeboran, pengelasan, pembubutan. Bahaya mekanik ini dapat juga terjadi ketika benda berputar dengan jumlah rotasi yang besar, seperti gear, tidak diberi penutup (casing). Sehingga sentuhan sedikit saja, dapat menyebabkan bahaya.

ELEKTRIFIKASI
Setrum menjadi momok menakutkan dalam dunia kelistrikan. Tegangan tinggi dan arus kuat sering kali memakan korban luka hingga meninggal dunia.

BAHAN BERBAHAYA
Listrik yang pada dasarnya terjadi karena perubahan energi kimia ke energi mekanik lalu dikonversi menjadi energi listrik, menggunakan sangat banyak jenis bahan kimia dalam pengoperasiannya. Sehingga tak dapat dihindari, potensi bahaya seperti ini tetap bisa terjadi. Utamanya saat pengambilan sampel laboratorium atau emisi gas buang dari pembangkit itu sendiri.

INTENSITAS KERJA
Di Indonesia, normalnya pekerja melakukan aktivitasnya selama delapan jam sehari. Tetapi Deadline, target dan urgensi-urgensi lain, sering kali memaksa pekerja melakukan lembur. Ada batas-batas yang diperbolehkan seseorang melakukan kerja lebih dari delapan jam. Tetapi pola kebiasaan lembur yang dipaksakan sering kali berujung kecerobohan yang mengakibatkan kecelakaan. Karena pekerja biasanya menjadi tidak fokus.

Sekelumit tentang potensi bahaya tersebut, tentu sangat bisa diminimalisasi atau bahkan dihindari sama sekali. Karena memang itulah fungsi dari K2/K3 dan juga manajemen yang ada di dalamnya. Berupa komitmen untuk menerapkan semua aspek-aspek keselamatan bekerja yang telah diatur dalam SOP (Standard Operational Procedure) atau IK (instruksi kerja). Termasuk berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh divisi K2/K3 yang terkait di tempat bekerja perlu disimak dengan cara saksama. Karena itu merupakan langkah juga prosedur yang harus dilakukan oleh negara melalui instansi-instansi terkait, selalu mengingat pentingnya selalu mengutamakan keselamatan kerja.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tak "nyasar", maka tak kenal. Ayo tinggalkan kesan!