Selasa, 28 Juni 2016

#CAPER: Kala Menteri dan Korporasi Tak Sehati

Bak sebuah kapal yang dinahkodai seorang Sofyan Basir, PLN kembali diterpa ombak klasik. Antara mesti tancap gas dengan ketentuan-ketentuan korporasi, atau harus memenuhi keinginan sebuah dermaga yang menyuruhnya menepi.

Tak sehati. Dua kata ini mungkin pantas menggambarkan polemik antara Bapak Sudirman Said dan bos setrum Indonesia. Sedikitnya, Menteri ESDM telah mengatakan lima dosa yang dilakukan PLN, terkait dengan kebijakan penyediaan tenaga listrik. Jika tempo hari PLN dianggap 'seenak udel' menentukan harga beli listrik dari pembangkit mikrohidro, baru-baru ini terjadi kembali silang pendapat antara si bos dan bawahan.

Hal ini terkait PLN yang dianggap mempersulit proses penyediaan pasokan tenaga listrik yang sejatinya harus segera dituntaskan, mengingat 35.000 MW bukan angka yang sedikit. Perusahaan plat merah ini diklaim telah melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2015, berkenaan dengan penetapan harga beli kelebihan daya (excess power) dari IPP dengan harga tinggi. Kenyataannya, PLN menentukan sendiri harga pembelian listrik tersebut berdasarkan hitungan umur pembangkit tersebut.

Pada satu sisi, Kemen ESDM menginginkan penyediaan pasokan listrik secepat mungkin sehingga tak masalah membeli listrik diatas harga jual PLN. Toh, PLN sebagai instrumen negara, harus mengorbankan kepentingan korpotasi. Sedangkan, PLN tengah giat-giatnya melakukan efisiensi. Sehingga harus betul-betul kritis dalam hal kontrak pembelian tenaga listrik. Ditambahkan juga dari kalangan serikat pekerja PLN, pembelian harga listrik diatas harga jual PLN hanyalah sebuah upaya untuk memenuhi kepentingan swasta, bukan justru harga yang pro sehadap rakyat. Imbaskan, tarif dasar listrik menjadi naik.

Apalagi, permintaan PLN untuk penambahan subsidi listrik yang membengkak dari angka Rp. 38, 39 Triliun karena batalnya rencana pengalihan pelanggan 900 Va ke 1300 Va, ditolak oleh DPR. Dalam hal ini, PLN tentu harus memutar otak untuk menutupi defisit tersebut dengan efisien besar-besaran.

Selanjutnya, Sudirman Said mengatakan PLN seharusnya membentuk agen independen untuk penyediaan pembangkit listrik oleh IPP. Ternyata PLN dianggap membuat aturan baru yang membuat birokrasi penyediaan pembangkit listrik semakin panjang. Hal ini dijawab oleh orang nomor 1 di PLN, justru sebagai upaya yang cemerlang. PLN harus betul-betul menyeleksi secara ketat investor untuk proyek sebesar pembangkit listrik, untuk menghindari proyek mangkrak. Mantan bos BRI ini juga mengatakan, PLN masih 'on the track' karena sudah 49 persen atau 18.000 MW telah dikontrak.

Ketiga, mantan dirut PT Pindad ini geram lantaran PLN tak mau memberikan ruang kepada swasta untuk penyedian listrik di daerah terpencil. Sebagaimana yang telah diwacanakan beberapa waktu lalu, daerah yang sulit dijamah PLN akan diserahkan kepada swasta.

Perlu dipikirkan bahwa, pemberian wewenang kepada swasta tak selalu membuat suatu daerah terang dua puluh empat jam. Daerah terpencil, masih mengandalkan diesel sebagai pasokan tenaga listrik yang telah diketahui betul-betul mengurangi efisiensi PLN. Kepulauan Nias contohnya. Pemadaman hebat yang terjadi di sepetiga awal tahun 2016 kemarin, lantaran daerah setempat masih dikuasai swasta sebagai pemasok tenaga listrik. Kenyataannya, swasta pun tekadang emoh melanjurkan kontrak jual beli listrik dengan PLN dan akhirnya kantor rayon didemo masyarakat. Hal ini menuntut adanya energi terbarukan seperti biomassa dan biogas yang telah digalakkan di Kalimantan, atau pemanfaatan sampah untuk dijadikan setrum seperti halnya di Jawa Timur. Dalam hal biomassa dan biogas tentunya PLN sudah mengandeng swasta setempat dalam upaya pemanfaatan EBT di Kalimantan.

Di era pembangunan infrastruktur yang luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo, silang pendapat sebetulnya biasa terjadi. Justru, perdebatan macam ini menunjukkan bahwa pemerintah betul-betul bekerja keras dalam hal keseriusan menyediakan infratruktur kelistrikan. Lebih baik ketimbang hanya diam-diam, lalu mangkrak. Kita anggap saja, silang pendapat antara Menteri ESDM yang kita hormati dan PT PLN (Persero) yang kita cintai adalah bentuk keharmonisan mereka dalam bekerja. Dari perspektif lain yang tak disangka-sangka.

Boleh saja berkomenta, tapi tak perlu ribut-ribut dalam waktu lama. Tugas kita adalah mendukung dan mengawal sepenuhnya 35.000 MW, sebagai megaproyek yang akan menerangi seluruh penjuru nusantara.


"Electricity for a Better Life (Listrik untuk Kehidupan yang lebih Baik)"
-Moto PLN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tak "nyasar", maka tak kenal. Ayo tinggalkan kesan!